KUALA LUMPUR, MitraNews.Co – Rapat Majelis Keselamatan Negara (MKN) Malaysia membuat keputusan yang mewajibkan pembayaran biaya karantina hotel bagi semua orang yang memasuki kawasan Malaysia per 1 Juni 2020.
Semua orang yang memasuki negara jiran itu harus menanggung biaya wajib karantina dan menandatangani surat persetujuan untuk membayar, sebelum mereka melakukan perjalanan ke Malaysia, demikian dikatakan Menteri Pertahanan Malaysia, “terang Ismail Sabri Yaakob.
“Aturan ini akan berlaku mulai 1 Juni karena Malaysia akan terus memberlakukan karantina wajib pada mereka yang kembali dari luar negeri untuk mencegah penyebaran Covid-19,” tegasnya.
Ismail Sabri mengatakan dengan kebijakan terbaru tersebut, warga negara Malaysia yang pulang akan membayar setengah dari ketentuan biaya layanan karantina, sementara nonwarga negara, termasuk pasangan dan anggota keluarga warga negara Malaysia, harus menanggung biaya penuh.
Majelis Keselamatan Negara Malaysia telah memutuskan bahwa warga negara Malaysia yang pulang dari mancanegara harus membayar 50 persen dari biaya karantina sebesar 150 ringgit atau sekitar 500 ribu rupiah per hari. Sedangkan yang bukan warga negara harus membayar penuh yakni 150 ringgit atau sekitar satu juta rupiah sehari.
“Penandatanganan surat persetujuan pembayaran dapat dilakukan di kedutaan besar Malaysia dan komisi tinggi. Setelah perjanjian ditandatangani, kantor tersebut akan mengeluarkan surat yang mengizinkan mereka untuk kembali ke Malaysia,” kata Ismail lebih lanjut.
“Kantor Imigrasi akan mengeluarkan arahan kepada semua maskapai penerbangan untuk memastikan penumpang yang ingin turun di Malaysia memegang surat perjanjian tersebut,” tambahnya.
Sejak tanggal 3 April, pemerintah Malaysia telah memberlakukan karantina wajib untuk semua warga Malaysia yang kembali dari luar negeri.
Hingga saat ini, 38.371 warga Malaysia yang kembali dari luar negeri telah dikarantina. Dari jumlah tersebut, 30.200 orang telah menyelesaikan proses karantina dan diizinkan pulang ke kota tujuan masing-masing.
Mereka yang bukan warga Malaysia yang menolak membayar bakal dicabut fasilitas imigrasinya. Hal ini punya konsekuensi, akan membuat yang bersangkutan harus lebih sering datang ke departemen imigrasi untuk memperbarui kartu izin tinggal mereka di Malaysia. (**)
